Ombudsman RI: Keterbatasan Internet Ganggu Layanan Publik Digital dan Hak Masyarakat
Berisik N8N
August 8, 2026 9:01 am
.
3 menit membaca
Jakarta, Berisikebaikan.com – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti secara serius persoalan
keterbatasan internet
yang masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya menghambat implementasi
Also Read:
layanan publik digital
yang semakin masif, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan
hak masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang setara dan berkualitas.
Also Read:
Dalam era digitalisasi saat ini,
akses internet
menjadi kebutuhan dasar untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pelosok atau terpencil.
Dampak Keterbatasan Akses Internet pada Layanan Publik
Ombudsman RI mengidentifikasi bahwa
Also Read:
keterbatasan internet
memiliki konsekuensi luas terhadap kualitas dan ketersediaan
layanan publik digital
. Masyarakat di daerah yang minim
Also Read:
akses internet
seringkali kesulitan untuk mengakses informasi, mendaftar program pemerintah, hingga mendapatkan layanan kesehatan atau pendidikan secara daring.
Sebagai contoh, proses pendaftaran bantuan sosial, pengurusan dokumen kependudukan, atau pembelajaran jarak jauh menjadi terkendala karena sinyal internet yang lemah atau bahkan tidak ada. Hal ini secara fundamental mengganggu
hak masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Tantangan Akses Internet di Daerah Terpencil
Beberapa faktor utama menjadi penyebab
keterbatasan akses internet
di daerah. Infrastruktur telekomunikasi yang belum merata, biaya
akses internet
yang mahal, serta kondisi geografis yang sulit seringkali menjadi penghalang. Selain itu, literasi digital masyarakat yang belum optimal juga memperparah kondisi ini, meskipun infrastruktur sudah tersedia.
Observasi
Ombudsman RI
menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di satu atau dua wilayah, melainkan tersebar di banyak provinsi, terutama di luar pulau Jawa. Kondisi ini menciptakan disparitas layanan yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Rekomendasi Ombudsman RI untuk Peningkatan Akses Digital
Menyikapi persoalan ini,
Ombudsman RI
mendesak pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi
keterbatasan internet
. Beberapa rekomendasi yang diajukan mencakup:
- Percepatan pembangunan infrastruktur internet yang merata hingga ke pelosok daerah.
- Penetapan kebijakan yang memastikan harga
akses internet
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Peningkatan program literasi digital untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi.
- Pengawasan ketat terhadap kualitas dan ketersediaan
layanan publik digital
di seluruh wilayah.
Ombudsman menekankan bahwa pemenuhan
hak masyarakat
Also Read:
atas
akses internet
Also Read:
yang memadai adalah kunci untuk mewujudkan
layanan publik digital
yang inklusif dan berkualitas. Pemerintah perlu menjadikan pemerataan
akses internet
Also Read:
sebagai prioritas nasional untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal.
Sorotan
Ombudsman RI
ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak akan urgensi penanganan
Also Read:
keterbatasan internet
demi pemenuhan
hak masyarakat
dan optimalisasi
layanan publik digital
. Upaya kolaboratif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih terkoneksi. Baca juga berita terkait inovasi layanan publik di www.berisikebaikan.com.
Also Read:
Facebook Comments Box
You might also like