PKS Dukung Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta Ditanggung Negara

Anggota Komisi XI DPR RI dari PKS menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perluasan insentif pajak yang akan mencakup 7,5 juta pekerja di seluruh sektor mulai tahun depan.

berisikabar.com – 03-10-2026 — Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan di seluruh sektor mulai 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, khususnya pekerja kelas menengah bawah.

Muhammad Kholid, Anggota Komisi XI DPR RI yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS, menyampaikan apresiasinya di Jakarta pada Jumat (2/10/2026). Rencana kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/9), sebagai bagian dari program yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk dilanjutkan dan diperluas pada tahun depan.

Also Read:

Yanuar Arif Cecar Kalapas Cibinong: Siapa yang Perintahkan Barang Temuan Ombudsman Dipindah?

“Kami mengapresiasi arahan Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar pada nasib pekerja. Tentu saja kami dukung rencana pemerintah ini. Kalau berhasil terwujud, kebijakan ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, khususnya para pekerja kelas menengah bawah,” ujar Kholid dalam keterangannya.

Perluasan Cakupan untuk 7,5 Juta Pekerja

Pemerintah menargetkan sekitar 7,5 juta pekerja akan menerima manfaat dari kebijakan ini. Sebelumnya, insentif pajak hanya berlaku untuk pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Mulai 2027, cakupan kebijakan diperluas ke seluruh sektor, sehingga pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta akan mendapat perlakuan yang sama, apa pun sektor tempat mereka bekerja.

Also Read:

Depok Raih WTP ke-15 Berturut-turut, DPRD Sebut Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik

Menurut Kholid, perluasan ini membuat kebijakan lebih adil dan merata. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelas menengah bawah. Bagi pekerja yang selama ini gajinya dipotong PPh 21, potongan itu kini ditanggung negara, sehingga penghasilan yang dibawa pulang menjadi lebih besar.

Dampak bagi Keluarga Pekerja

“Bagi keluarga pekerja kelas menengah bawah, tambahan itu sangat berarti. Uang itu bisa dipakai untuk kebutuhan dapur, biaya sekolah anak, ongkos transportasi, atau ditabung untuk berjaga-jaga. Di tengah biaya hidup yang terus naik, masyarakat akan sangat terbantu,” kata Kholid, yang merupakan alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.

Also Read:

Dadan Badan Gizi Nasional Ditangkap KPK, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Gizi

Lebih jauh, Kholid menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Keringanan pajak membantu kelas pekerja menjaga daya beli di tengah naiknya biaya hidup, dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga pekerja saja.

Potensi Menggerakkan Ekonomi Lokal

“Saat pekerja punya uang lebih untuk dibelanjakan, warung, pasar, pedagang kecil, dan UMKM di lingkungannya ikut bergerak. Perputaran uang tersebut sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian nasional,” sambungnya.

Also Read:

UHC Depok Dinonaktifkan, Warga Terancam Kehilangan Jaminan Kesehatan? DPRD: Masih Ada Harapan, Ini Penjelasan Ade Firmansyah Komisi D DPRD Depok

Menutup pernyataannya, Kholid menegaskan bahwa PKS siap memperjuangkan kebijakan ini di parlemen agar segera terwujud. “Kami di DPR RI akan mendukung kebijakan pemerintah ini. Kami juga mendorong agar aturannya segera terbit dan disosialisasikan secara luas, supaya manfaatnya cepat dirasakan oleh pekerja di seluruh Indonesia,” pungkas Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok–Kota Bekasi).

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi nasional, sekaligus menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja kelas menengah bawah di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Also Read:

Ekonom Peringatkan Risiko ‘Asymmetry Regulatory’ dan Ancaman bagi UMKM Halal dalam Perjanjian Dagang RI-AS

Sumber: https://pks.id

Also Read:

Produk AS Tetap Wajib Sertifikasi Halal, Pemerintah Bantah Ada Pelonggaran Regulasi