PKS Bekasi Sebut Langkah Gibran Mundur Wapres Sangat Kesatria

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Akhmad Hisyam, menyebut pengunduran diri Gibran sebagai pilihan terbaik yang menunjukkan sikap kesatria.

berisikabar.com – 13-11-2026 — Tepat pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini diambil setelah Gibran melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari di tanggal yang sama. Surat pengunduran diri tersebut kemudian secara resmi diserahkan kepada pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada siang harinya.

Tanggapan PKS terhadap Keputusan Gibran Mundur

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons atas peristiwa politik tersebut. Melalui Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Akhmad Hisyam, partai ini menyatakan bahwa keputusan Gibran mundur merupakan sebuah langkah yang patut diapresiasi dari sisi etika politik dan kenegarawanan.

Also Read:

Elektabilitas Prabowo Merosot Jadi 9,8 Persen, Ini Sebabnya

Itu pilihan yang terbaik buat Mas Gibran, kesatria dan negarawan

Demikian disampaikan Akhmad Hisyam saat dikonfirmasi mengenai pandangannya pada Kamis (12/11/2026). Baginya, pilihan untuk melepaskan jabatan tinggi negara di tengah masa jabatannya adalah bentuk tindakan yang mencerminkan sikap kesatria seorang pemimpin.

Pelajaran bagi Seluruh Elemen Masyarakat

Selain memberikan apresiasi, pihak PKS Kabupaten Bekasi juga menyoroti aspek pembelajaran dari dinamika politik ini. Menurut Akhmad, pengunduran diri ini hendaknya dijadikan refleksi bagi masyarakat luas maupun para pemangku kepentingan mengenai pentingnya mematuhi koridor aturan yang berlaku.

Also Read:

PKS Dukung Pajak Gaji Bawah Rp10 Juta Ditanggung Negara

PKS menekankan beberapa poin penting terkait peristiwa ini:

• Pentingnya menghormati ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam bernegara.
• Sikap untuk tidak memaksakan kehendak dalam proses politik.
• Menghindari perubahan aturan hanya demi kepentingan atau keinginan pribadi.

Akhmad menyatakan, “Ini jadi pembelajaran buat semua, janganlah memaksa terlebih merubah aturan dan lain-lainnya.” Pihaknya menegaskan bahwa ketaatan terhadap aturan main menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan moralitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Also Read:

Yanuar Arif Cecar Kalapas Cibinong: Siapa yang Perintahkan Barang Temuan Ombudsman Dipindah?

Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait pasca penyerahan surat pengunduran diri tersebut kepada MPR. Publik diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dari instansi berwenang demi mendapatkan kepastian mengenai dinamika pemerintahan ke depan.

Sumber: Tribun News

Also Read:

Depok Raih WTP ke-15 Berturut-turut, DPRD Sebut Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik

Also Read:

Dadan Badan Gizi Nasional Ditangkap KPK, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Gizi