UHC Depok Dinonaktifkan, Warga Terancam Kehilangan Jaminan Kesehatan? DPRD: Masih Ada Harapan, Ini Penjelasan Ade Firmansyah Komisi D DPRD Depok

DEPOK – Penonaktifan status Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Banyak warga mempertanyakan apakah mereka masih bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis seperti sebelumnya.

Status UHC sendiri selama ini menjadi salah satu jaminan bagi masyarakat yang belum mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Dengan program tersebut, pemerintah daerah menanggung biaya iuran sehingga warga tetap dapat memperoleh layanan medis di fasilitas kesehatan.

Ketika status UHC dinonaktifkan, muncul kekhawatiran bahwa sebagian masyarakat akan mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah.

Also Read:

Ekonom Peringatkan Risiko ‘Asymmetry Regulatory’ dan Ancaman bagi UMKM Halal dalam Perjanjian Dagang RI-AS

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, menegaskan bahwa masih ada peluang bagi Pemerintah Kota Depok untuk mengembalikan status UHC.

Menurutnya, persoalan utama yang menyebabkan program tersebut terhenti berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah.

Also Read:

Produk AS Tetap Wajib Sertifikasi Halal, Pemerintah Bantah Ada Pelonggaran Regulasi

Berdasarkan perhitungan yang ada, kebutuhan anggaran untuk menjalankan program UHC di Depok diperkirakan mencapai sekitar Rp180 miliar. Namun hingga saat ini, anggaran yang tersedia baru berada di kisaran Rp103 miliar.

Meski terdapat selisih anggaran yang cukup besar, Ade menilai kondisi tersebut masih bisa diatasi melalui berbagai langkah kebijakan.

Also Read:

Kritik Internasional Mengemuka: ‘Board of Peace’ Dituding Perkuat Dominasi AS-Israel, Abaikan Hak Rakyat Palestina

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian atau realokasi anggaran dari program lain yang belum menjadi prioritas mendesak. Dengan cara tersebut, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ruang untuk memastikan jaminan kesehatan warga tetap berjalan.

Selain persoalan anggaran, Ade juga menyoroti pentingnya pembaruan dan sinkronisasi data penerima bantuan kesehatan. Menurutnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan namun belum terdaftar dalam sistem.

Also Read:

Zakat Sukses Raih Tiga Penghargaan Zakat Awards 2025, Bukti Inovasi dan Tata Kelola Unggul

Ia menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Layanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan medis hanya karena persoalan administrasi atau pembiayaan,” ujarnya.

Also Read:

APBD Depok 2026 Turun, Layanan Berobat Gratis Non-BPJS Terancam

DPRD Kota Depok pun berharap pemerintah kota segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan penonaktifan UHC tersebut. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan berbagai pihak terkait, program jaminan kesehatan bagi warga Depok diharapkan dapat kembali berjalan.

Bagi banyak warga, keberadaan program UHC bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan menjadi harapan agar akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Also Read:

RSUD KiSA Depok Perkuat Layanan Darurat Lewat Sinergi Ambulans

Also Read:

Mobil Terperosok ke Kali Baru Depok, Pengemudi Selamat