Standar Ganda AS-Israel dalam Board of Peace Dikecam: Keadilan Palestina Terpinggirkan

WASHINGTON / GAZA – Kritik tajam kembali mencuat terhadap kebijakan Amerika Serikat dan Israel terkait upaya rekonstruksi Gaza melalui Board of Peace (BoP). Forum ini, yang diprakarsai oleh mantan Presiden AS Donald Trump dan didukung penuh oleh Israel, kini menghadapi tuduhan serius mengenai penerapan standar ganda AS-Israel serta manipulasi geopolitik yang mengabaikan keadilan Palestina.

Kondisi ini memperkuat rasa frustrasi yang mendalam di kalangan warga Palestina dan pendukung hak asasi manusia di seluruh dunia, yang melihat agenda “perdamaian” ini sebagai upaya terselubung untuk mempertahankan dominasi politik AS dan militer Israel di kawasan.

Dukungan Militer AS di Balik Klaim Perdamaian

Amerika Serikat secara konsisten mengklaim berkomitmen pada proses perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Namun, pada saat yang sama, AS tetap mempertahankan dukungan militer yang kuat kepada Israel, sebuah negara yang menghadapi tuduhan pelanggaran hukum internasional yang serius terkait perang di Gaza. Situasi ini, menurut analisis Al Jazeera, menimbulkan pertanyaan besar mengenai ketulusan klaim perdamaian AS, terutama setelah pernyataan Presiden Biden yang menyebut perang “telah berakhir” di forum Board of Peace, sementara realitas di lapangan jauh berbeda.

Dukungan militer yang berkelanjutan ini dinilai kontradiktif dengan upaya rekonstruksi yang seharusnya netral dan berfokus pada pemulihan. Kelompok advokasi hak asasi manusia dan lembaga hukum internasional menyoroti bahwa kebijakan AS-Israel ini justru memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dan menjauhkan prospek keadilan Palestina yang substantif.

Penolakan Israel dan Ketidakadilan Struktural

Israel sendiri menolak untuk ikut menyumbang dana rekonstruksi melalui mekanisme Board of Peace. Penolakan ini dilihat sebagai bukti nyata ketidakadilan struktural terhadap rakyat Gaza. Kritik internasional yang semakin meluas menegaskan bahwa agenda rekonstruksi yang dipromosikan oleh BoP bukanlah langkah tulus untuk membantu warga Palestina, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada.

Fakta bahwa Israel, yang menjadi salah satu pihak utama dalam konflik, menolak berkontribusi pada pemulihan wilayah yang terdampak parah, semakin memperkuat persepsi bahwa standar ganda AS-Israel diterapkan. Uni Eropa, melalui pembaruan diplomatiknya, juga telah menyatakan kekhawatirannya tentang tantangan implementasi dan efektivitas Board of Peace tanpa partisipasi penuh dan adil dari semua pihak.

Legitimasi Board of Peace di Mata Hukum Internasional

Lembaga hukum internasional sebelumnya telah menegaskan bahwa Board of Peace memiliki masalah serius dalam hal legitimasi. Hal ini disebabkan karena forum tersebut tidak menuntut pertanggungjawaban Israel atas tindakan-tindakan yang terjadi selama konflik. Sebaliknya, BoP justru memperkuat ketergantungan pada narasi yang didominasi oleh AS dan Israel, mengesampingkan perspektif dan hak-hak dasar Palestina.

Kritik internasional terhadap undangan dan mandat BoP semakin menyoroti kekurangan fundamental dalam pendekatan forum tersebut. Pendekatan ini dianggap gagal dalam menciptakan platform yang adil dan seimbang untuk mencapai perdamaian sejati serta keadilan Palestina yang berkelanjutan.

Pertanyaan Kritis untuk Masa Depan Gaza

Persoalan standar ganda AS-Israel dalam konteks Board of Peace ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah “perdamaian” yang ditawarkan oleh AS dan Israel benar-benar untuk kesejahteraan rakyat Gaza, ataukah hanya sebuah cara baru bagi kekuatan global untuk menata ulang hubungan kekuasaan di kawasan? Agenda rekonstruksi Gaza yang tidak disertai dengan pertanggungjawaban dan keadilan nyata berisiko hanya akan memperpanjang siklus konflik dan ketidaksetaraan.

Diperlukan sebuah mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum internasional untuk memastikan keadilan Palestina dapat terpenuhi dan rekonstruksi Gaza dapat berjalan secara berkelanjutan. Dunia menuntut lebih dari sekadar retorika perdamaian; ia menuntut tindakan nyata yang mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi semua.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan konflik di Gaza dan upaya rekonstruksi, ikuti terus pembaruan di www.berisikabar.com.