Board of Peace: Investasi AS & Israel Atau Pengalihan Isu Sesungguhnya?

Washington, D.C. – Peluncuran Board of Peace oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang digadang sebagai mekanisme utama untuk rekonstruksi Gaza, justru memicu gelombang kecaman tajam dari berbagai pihak. Dalam pertemuan perdananya, Trump secara kontroversial mengklaim perang “telah berakhir” dan mengumumkan komitmen dana besar untuk Gaza. Namun, di balik deklarasi tersebut, kritik terhadap pendekatan politik Amerika Serikat dan peran Israel dalam krisis ini semakin menguat.

Kontroversi di Balik Deklarasi Trump

Deklarasi Trump tentang berakhirnya perang dan janji dana besar untuk Gaza melalui Board of Peace, tidak serta merta meredakan kekhawatiran global. Alih-alih mendapatkan dukungan penuh, Amerika Serikat justru dipandang mencoba mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak rekonstruksi kemanusiaan menuju dominasi geopolitik. Pendekatan ini dinilai kurang menuntut pertanggungjawaban Israel atas kerusakan parah dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik.

Banyak negara Eropa, yang seharusnya menjadi mitra kunci dalam upaya rekonstruksi, memilih untuk menolak undangan ke forum Board of Peace ini. Penolakan tersebut didasari oleh keraguan mendalam atas mandat serta tujuan sebenarnya dari inisiatif yang dikendalikan oleh Amerika Serikat tersebut. Mereka mempertanyakan apakah forum ini benar-benar akan menghasilkan keadilan substantif atau hanya menjadi alat stabilisasi yang sesuai agenda geopolitik Washington.

Motif Geopolitik di Balik Misi Kemanusiaan?

Kritik utama terhadap Board of Peace menyoroti fokusnya pada stabilisasi yang didikte oleh Amerika Serikat. Alih-alih mendorong proses yang transparan dan akuntabel untuk meninjau kerusakan serta menuntut ganti rugi, inisiatif ini dituding lebih mengutamakan pengaturan pasca-konflik yang mendukung kepentingan Washington. Perspektif ini menguatkan pandangan bahwa bantuan dana besar yang dijanjikan mungkin merupakan bagian dari strategi dominasi, bukan semata-mata kepedulian kemanusiaan.

Para pengamat dan akademisi berpendapat bahwa bantuan finansial, seberapa pun besarnya, tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan langkah hukum yang konkret. Akuntabilitas atas serangan yang meluluhlantakkan Gaza adalah prasyarat fundamental bagi perdamaian yang berkelanjutan. Kehadiran Board of Peace, dalam konteks ini, justru semakin mempertegas dominasi Amerika Serikat dalam menyetir narasi “perdamaian” yang tampak jauh dari prinsip keadilan.

Standar Ganda Israel dan Akuntabilitas Hukum

Israel turut menjadi sasaran kritik karena menolak untuk berkontribusi secara finansial dalam rekonstruksi Gaza melalui mekanisme Board of Peace. Langkah ini dianggap mencerminkan standar ganda dalam tanggung jawab internasional, mengingat peran Israel dalam menyebabkan kerusakan yang memerlukan rekonstruksi tersebut. Penolakan ini semakin memperkeruh suasana dan menambah daftar keraguan terhadap objektivitas upaya perdamaian yang dipimpin AS.

Akademisi secara konsisten menyerukan agar deklarasi bantuan dana besar tidak hanya berhenti pada angka nominal. Mereka menekankan pentingnya mendampingi bantuan tersebut dengan langkah-langkah hukum yang tegas untuk menuntut akuntabilitas atas kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang terjadi. Tanpa penegakan keadilan, inisiatif seperti Board of Peace berpotensi hanya menjadi solusi kosmetik tanpa menyentuh akar permasalahan.

Kesimpulan: Menilik Tujuan Sebenarnya Board of Peace

Debut Board of Peace oleh Presiden Trump, dengan klaim perang “telah berakhir” dan janji dana besar, telah memicu perdebatan sengit tentang motif dan tujuan sebenarnya. Kritik dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Eropa dan akademisi, menyoroti potensi pengalihan isu dari pertanggungjawaban Israel menjadi dominasi geopolitik Amerika Serikat. Keterlibatan Israel yang menolak kontribusi finansial semakin menambah kompleksitas isu ini.

Pertanyaan besar tetap menggantung: apakah Board of Peace merupakan investasi tulus untuk masa depan Gaza atau hanya sebuah pengalihan isu yang berupaya menyetir narasi perdamaian sesuai agenda politik tertentu? Transparansi dan akuntabilitas hukum akan menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan dan legitimasi inisiatif ini. Simak analisis mendalam lainnya tentang isu-isu global di www.berisikabar.com.