Elektabilitas Prabowo Merosot Jadi 9,8 Persen, Ini Sebabnya

Penurunan elektabilitas ini dipengaruhi oleh berbagai aspek mulai dari kondisi ekonomi hingga tata kelola program prioritas pemerintah.

berisikabar.com – 18-10-2026 — Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mengalami penurunan tajam hingga menyentuh angka 9,8 persen. Fenomena ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, pada Sabtu (17/10/2026), sebagai hasil dari akumulasi berbagai tekanan yang dirasakan masyarakat saat ini.

Mengapa Elektabilitas Prabowo Menurun?

Menurut analisis Jamiluddin, penurunan angka elektabilitas ini dipicu oleh lima faktor krusial yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi menjadi sorotan utama dalam evaluasi publik terhadap pemerintahan saat ini.

Also Read:

PKS Dukung Pajak Gaji Bawah Rp10 Juta Ditanggung Negara

Berikut adalah lima faktor yang dinilai memicu penurunan elektabilitas Prabowo Subianto:

• Tekanan ekonomi masyarakat: Publik merasa daya beli melemah dan situasi ekonomi sehari-hari belum sesuai dengan ekspektasi.
• Kinerja program prioritas: Adanya kritik terhadap efektivitas dan tata kelola program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
• Respons terhadap kritik: Adanya sentimen negatif terkait cara pemerintah menangani isu politik, termasuk respons terhadap kelompok kritis dan aktivis.
• Penegakan hukum dan korupsi: Penurunan penilaian publik terhadap sektor hukum akibat dinamika kasus korupsi dan keterlibatan pejabat.
• Dinamika kepercayaan demokrasi: Penurunan kepuasan publik terhadap jalannya demokrasi yang berdampak pada penilaian stabilitas nasional.

Bagaimana Kondisi Ekonomi Mempengaruhi Penilaian Publik?

Jamiluddin menyoroti bahwa faktor pertama dan yang paling krusial adalah kondisi finansial warga. Menurut Jamiluddin, “Pertama, tekanan kondisi ekonomi masyarakat. Penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi menjadi pemicu utama turunnya elektabilitas Prabowo. Publik merasa daya beli melemah dan situasi ekonomi sehari-hari belum sesuai harapan.”. Kondisi ini menjadi beban utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Also Read:

Yanuar Arif Cecar Kalapas Cibinong: Siapa yang Perintahkan Barang Temuan Ombudsman Dipindah?

Bagaimana Evaluasi Publik Terhadap Program Pemerintah?

Selain persoalan ekonomi, program-program strategis pemerintah juga mendapat sorotan tajam. Jamiluddin menyatakan, “Dua, kinerja program prioritas. Kritik tajam terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah, seperti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kepercayaan publik terhadap efektivitas dan tata kelola program tersebut berdampak terhadap elektabilitas Prabowo.”. Kepercayaan publik terhadap tata kelola ini menjadi penentu penting dalam penilaian elektabilitas.

Apa Pengaruh Penegakan Hukum dan Demokrasi?

Dinamika penegakan hukum turut memberikan kontribusi pada persepsi publik. Jamiluddin menambahkan, “Persoalan penegakan hukum dan korupsi. Penilaian publik terhadap sektor hukum cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh sorotan pada beberapa kasus korupsi serta dinamika hukum yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat penegak hukum, seperti kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah.”. Selain itu, ia juga menekankan adanya sentimen negatif terkait bagaimana pemerintah menyikapi suara kritis, yang diungkapkan sebagai: “Tiga, isu politik dan penanganan kritik. Suka tidak suka memang terdapat sentimen negatif publik terkait isu politik, termasuk respons pemerintah terhadap kelompok kritis serta kasus yang melibatkan aktivis.”.

Also Read:

Depok Raih WTP ke-15 Berturut-turut, DPRD Sebut Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik

Terakhir, penurunan kepuasan terhadap jalannya demokrasi menjadi faktor kelima yang memengaruhi stabilitas penilaian masyarakat terhadap arah politik nasional di bawah pemerintahan saat ini.

Demikian informasi mengenai perkembangan elektabilitas pemerintah. Untuk terus mengikuti isu-isu publik lainnya yang relevan bagi masyarakat, Anda dapat membaca berita-berita terbaru di kanal politik Berisikabar.com.

Also Read:

Dadan Badan Gizi Nasional Ditangkap KPK, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Gizi

Sumber: Tribun News

Also Read:

UHC Depok Dinonaktifkan, Warga Terancam Kehilangan Jaminan Kesehatan? DPRD: Masih Ada Harapan, Ini Penjelasan Ade Firmansyah Komisi D DPRD Depok