Zakat & Literasi Keuangan Islam: Urgensi yang Selalu Dikesampingkan

Indonesia merupakan negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia — mencapai lebih dari 87 % penduduknya memeluk Islam. (Wikipedia) Namun ironisnya, pengetahuan tentang keuangan Islam — khususnya yang berkaitan dengan syariat zakat — seringkali masih diabaikan oleh mayoritas umat Muslim di tanah air.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPS, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia tercatat sebesar 39,11 % — jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Selain itu, indeks inklusi keuangan syariah pun hanya sekitar 12,88 %, menunjukkan masyarakat belum banyak menggunakan produk/layanan keuangan berbasis syariah secara aktif. (OJK Portal)

Kalau kita tarik ke arah literasi yang lebih spesifik — misalnya di kalangan mahasiswa — temuan penelitian bahkan memperlihatkan bahwa indeks literasi keuangan Islam hanya 8,93 %, jauh lebih rendah daripada literasi keuangan konvensional yang mencapai 37,72 % (data mahasiswa Universitas Indonesia). (ResearchGate)

Angka-angka ini menggarisbawahi kenyataan pahit: pengetahuan keuangan Islam masih sangat rendah — sementara praktik dan instrumen syariah seharusnya menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi umat Muslim.

📌 Mengapa Literasi Keuangan Syariah itu Penting?

Syariat Islam tidak hanya berbicara tentang ritual ibadah — tetapi juga mengatur muamalah (interaksi ekonomi) yang adil, termasuk zakat. Zakat bukan sekadar ritual wajib dalam rukun Islam — tetapi merupakan sistem keuangan Islam yang berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat berfungsi:

Also Read:

Wakil Bupati Aceh Tengah Nyaris Terjatuh ke Sungai Saat Tinjau Wilayah Terisolir

1. Membersihkan harta dan jiwa muzakki (orang yang wajib zakat),
2. Membantu mustahik (penerima zakat) — dari yang sekadar memenuhi kebutuhan dasar hingga mereka yang diberdayakan untuk mandiri secara ekonomi,
3. Mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sayangnya, tanpa pemahaman yang memadai mengenai zakat dan mekanisme pengelolaannya, banyak Muslim yang hanya sekedar membayar zakat tanpa mengetahui dampak strategisnya untuk pemberdayaan ekonomi umat.

📌 Regulasi Zakat di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaannya. UU ini menetapkan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang memiliki izin, serta diatur dengan prinsip syariat, pemerataan, keadilan, dan akuntabilitas. (ppid.baznas.go.id)

Also Read:

Tolak Penetapan UMP DKI 2026, Buruh bakal Gugat ke PTUN

Regulasi ini bertujuan untuk:

• Menjamin syariat dipenuhi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.
• Memberikan kepastian hukum bagi lembaga amil zakat (termasuk LAZ).
• Menjadikan zakat sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar konsumsi.

Selain itu, zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS/LAZ resmi juga dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, memberi insentif bagi muzakki dalam konteks fiskal. (Repositori UIN Alauddin Makassar)

Also Read:

Pengasuh Ponpes Sumenep Divonis 20 Tahun Penjara dan Kebiri Kimia

📌 Studi Kasus: LAZ Zakat Sukses

Salah satu contoh implementasi efektif zakat di lapangan adalah LAZ Zakat Sukses — sebuah lembaga amil zakat yang fokus tidak hanya pada penyaluran konsumtif, tetapi pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif. (zakatsukses.org)

Menurut laporan kegiatan yang dipublikasikan oleh LAZ Zakat Sukses, sepanjang tahun 2025 lebih dari Rp28 miliar zakat berhasil dialokasikan ke berbagai program pemberdayaan — mulai dari modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan yang bertujuan mendorong mustahik menjadi mandiri secara ekonomi. (zakatsukses.org)

Also Read:

John Heitinga Tolak Tawaran PSSI Latih Timnas Indonesia

Studi implementasi pendistribusian zakat produktif di LAZ Zakat Sukses menunjukkan bahwa sistem ini sudah berjalan sesuai dengan fikih muamalah dan ketentuan UU 23/2011, yakni:
✅ Identifikasi mustahik dengan survei dan data by name by adress,
✅ Pemberian modal/usaha sesuai kebutuhan dan kemampuan mustahik,
✅ Pelatihan dan pendampingan untuk memastikan keberlangsungan peningkatan ekonomi mustahik. (comserva.publikasiindonesia.id)

Bangkitnya Literasi Syariah

Kita tidak bisa menyalahkan sistem jika umatnya sendiri tidak memahami fondasi yang seharusnya menjadi pilar ekonomi Islam. Rendahnya literasi keuangan Islam — termasuk pemahaman mendalam tentang zakat — menunjukkan ada celah besar dalam pendidikan keagamaan dan ekonomi umat.

Also Read:

Timnas U22 Indonesia Terancam Tak Lolos ke Semifinal SEA Games 2025, Nova Arianto Kirim Pesan

Sebagai Muslim, memahami zakat tidak cukup hanya sekadar mewajibkan diri membayar, tetapi memahami bagaimana zakat menjadi alat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Pemerintah, lembaga zakat, akademisi, dan masyarakat harus bersama-sama mengangkat literasi syariah ke level yang lebih tinggi — agar zakat benar-benar menjadi agen transformatif yang mampu mengangkat peradaban umat dan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua.

Also Read:

Zakat Gen Z: Memahami Kewajiban dan Manfaat Sosial di Era Digital