Mahasiswa Gelar Aksi Demonstrasi Lagi di Depan Gedung DPR, Menuntut Penolakan RUU Pilkada
Lucky Farel Zulkarnaen
August 23, 2024 10:23 pm
.
2 menit membaca
Berisikabar.com, Depok – Pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, mahasiswa dari beberapa universitas kembali menggelar aksi kembali di depan Gedung DPR RI, Senayan. Aksi ini merupakan gelombang kedua dari protes yang menolak pengesahan RUU Pilkada yang saat ini tengah dibahas di DPR.
Pantauan Tempo di lokasi, para mahasiswa yang tergabung dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indraprasta, Universitas Pasundan, dan Universitas Juanda mulai berorasi sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap sikap DPR yang dinilai tidak responsif. “Untuk apa kami bergerak, karena yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR kemarin hanya bersifat statement,” teriak seorang orator melalui pengeras suara di depan gerbang DPR.
Aksi hari ini menjadi perhatian utama setelah kemarin, aksi massa yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, masyarakat sipil, buruh, hingga seniman, berakhir dalam situasi kacau. Para pendemo berupaya meringsek masuk ke kompleks parlemen, yang menyebabkan kericuhan serius.
Kericuhan tersebut berlangsung hingga malam hari, dengan banyak peserta aksi yang harus dilarikan ke rumah sakit dan beberapa diantaranya ditangkap oleh aparat kepolisian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa sebanyak 159 orang diamankan selama aksi tersebut. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan, “Kami ingin mereka yang ditangkap dibebaskan segera dan dalam prosesnya ada jaminan akses terhadap bantuan hukum.”
Selain itu, situasi semakin memanas setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR berupaya mengesahkan revisi RUU Pilkada dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis, 22 Agustus 2024. Pengesahan yang dilakukan secara kilat ini dinilai tidak memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan secara menyeluruh.
Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat mengingatkan bahwa tuntutan mereka tetap sama, yaitu penolakan tegas terhadap RUU Pilkada dan transparansi dalam proses legislasi. Mereka bertekad untuk terus mengawasi dan menekan agar aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan dengan serius oleh pihak berwenang.
Sumber :
You might also like
