APBD Depok 2026 Turun, Layanan Berobat Gratis Non-BPJS Terancam

DEPOK — Pemerintah Kota Depok mengesahkan APBD 2026 dengan nilai yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan anggaran ini membuat Pemkot harus menekan sejumlah pos belanja, termasuk di sektor kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa program berobat gratis bagi warga non-BPJS akan terdampak.

Selama ini Pemkot Depok mengandalkan program berobat gratis untuk membantu warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Melalui program ini, masyarakat dapat menjalani pemeriksaan dan perawatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah tanpa biaya tambahan. Namun, penurunan APBD memaksa pemerintah melakukan efisiensi, sehingga anggaran kesehatan masyarakat ikut terancam berkurang.

Pengetatan anggaran menuai kekhawatiran dari warga berpenghasilan rendah dan lansia. Banyak dari mereka mengandalkan layanan pengobatan gratis karena tidak mampu menanggung biaya medis sendiri. Warga menilai, pengurangan dukungan kesehatan akan mempersulit akses ke layanan medis dan dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.

Also Read:

RSUD KiSA Depok Perkuat Layanan Darurat Lewat Sinergi Ambulans

Pemerintah Kota Depok menyatakan bahwa penyesuaian APBD 2026 bertujuan menjaga stabilitas fiskal daerah. Pemerintah mengklaim tetap memprioritaskan program penting, namun belum menjelaskan secara rinci nasib program berobat gratis non-BPJS. Pernyataan tersebut memicu kritik dari pegiat kebijakan publik dan masyarakat sipil.

Pengamat menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Mereka meminta Pemkot Depok mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi, terutama pada sektor kesehatan dasar yang menyangkut kebutuhan warga rentan. Para pengamat menilai, kebijakan penghematan tidak boleh mengorbankan akses kesehatan masyarakat.

Also Read:

Mobil Terperosok ke Kali Baru Depok, Pengemudi Selamat

Tokoh masyarakat juga mendesak pemerintah bersikap transparan dan komunikatif. Mereka menilai, Pemkot perlu menyampaikan rencana dan mitigasi kepada publik jika memang terjadi pengurangan layanan kesehatan. Transparansi dianggap penting agar warga tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

Masyarakat berharap Pemkot Depok dapat mencari alternatif pembiayaan, seperti kerja sama lintas lembaga, pendanaan hibah atau skema bantuan kesehatan kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan pengobatan gratis bagi warga non-BPJS diharapkan tetap berjalan meskipun APBD mengalami penurunan.

Also Read:

🎓 “High Value Eventpreneur” Siap Cetak Generasi Muda Kreatif dan Berdampak

Also Read:

LAZ Zakat Sukses Hadir dalam “Kongko Pembangunan” Bappeda Kota Depok: Perkuat Kolaborasi untuk Depok Maju 2025–2030