Presiden ICT Desak Subkomite HAM Kanada Tegas Sikapi Kebijakan Asimilasi Paksa Tiongkok di Tibet

Ottawa, Kanada – Presiden Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT), Tencho Gyatso, mendesak Subkomite Hak Asasi Manusia Internasional Parlemen Kanada untuk mengambil tindakan tegas menghadapi kebijakan asimilasi paksa Tiongkok di Tibet. Kesaksian Gyatso pada tanggal 8 Juni menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis serta upaya penghapusan identitas budaya dan agama masyarakat Tibet oleh pemerintah Tiongkok.

Dalam sesi dengar pendapat yang krusial tersebut, Gyatso memaparkan bagaimana Beijing secara agresif menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengasimilasi etnis Tibet ke dalam budaya mayoritas Han Tiongkok. Desakan ini menjadi sorotan utama di tengah meningkatnya perhatian global terhadap situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Kesaksian Tencho Gyatso di Parlemen Kanada

Tencho Gyatso, yang mewakili Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT), memberikan kesaksian rinci di hadapan para anggota parlemen Kanada. Ia menyoroti dampak destruktif dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok, khususnya terkait pendidikan dan praktik keagamaan. Gyatso menekankan bahwa kebijakan ini mengancam eksistensi budaya dan spiritual masyarakat Tibet.

Fokus utama kesaksiannya adalah pada sistem sekolah asrama kolonial yang didirikan Tiongkok di Tibet. Sistem ini memaksa anak-anak Tibet untuk meninggalkan rumah mereka dan dididik dalam lingkungan yang didominasi budaya Han, jauh dari keluarga dan tradisi mereka. Praktik ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan bahasa, adat istiadat, dan agama Tibet dari generasi muda.

Dampak Kebijakan Asimilasi Paksa di Tibet

Kebijakan asimilasi paksa yang diterapkan Tiongkok di Tibet memiliki dampak luas dan mendalam terhadap masyarakat setempat. Gyatso menjelaskan bahwa upaya ini bukan hanya sekadar integrasi, melainkan penghapusan paksa identitas. Beberapa poin penting yang disoroti meliputi:

• Penghancuran Budaya dan Bahasa: Anak-anak Tibet di sekolah asrama dilarang menggunakan bahasa ibu mereka dan diajarkan dalam bahasa Mandarin, melemahkan kemampuan mereka untuk terhubung dengan warisan budaya.
• Pembatasan Kebebasan Beragama: Praktik keagamaan Buddha Tibet diawasi ketat, dengan pembatasan pada ritual, pendidikan monastik, dan pengakuan pemimpin agama.
• Pengawasan Ketat: Masyarakat Tibet hidup di bawah pengawasan ketat, dengan pembatasan pada pergerakan, komunikasi, dan ekspresi identitas.
• Tekanan Ekonomi dan Sosial: Kebijakan pembangunan ekonomi seringkali menguntungkan pemukim Han, sementara masyarakat Tibet menghadapi diskriminasi dan marginalisasi.

Gyatso menegaskan bahwa kebijakan asimilasi paksa Tiongkok di Tibet ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia universal dan konvensi internasional.

Seruan untuk Tindakan Konkret dari Kanada

Dalam kesaksiannya, Presiden ICT mendesak Subkomite Hak Asasi Manusia Internasional Parlemen Kanada untuk mengambil langkah-langkah konkret. Gyatso mengusulkan agar Kanada menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonominya untuk menekan Beijing agar menghentikan kebijakan represifnya di Tibet. Ia juga menyerukan dukungan bagi upaya pelestarian budaya Tibet di pengasingan.

Also Read:

Fase Kepulangan Jemaah Haji Indonesia Gelombang II dari Madinah Dimulai

Gyatso secara spesifik meminta Kanada untuk:

• Meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Tiongkok melalui forum-forum internasional.
• Mendukung inisiatif yang bertujuan untuk melestarikan budaya dan bahasa Tibet.
• Memberikan perhatian lebih besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Tibet dalam laporan dan kebijakan luar negeri Kanada.
• Mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu dan entitas Tiongkok yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Tibet.

Desakan ini diharapkan dapat memicu respons yang lebih kuat dari pemerintah Kanada dan komunitas internasional terhadap situasi yang memprihatinkan ini.

Also Read:

Harga Emas Anjlok: Memahami Peran Ketegangan AS-Israel Vs Iran di Pasar Global

Latar Belakang Pelanggaran HAM di Tibet

Situasi hak asasi manusia di Tibet telah menjadi perhatian global selama beberapa dekade sejak pendudukan Tiongkok pada tahun 1950-an. Pemerintah Tiongkok secara konsisten menyangkal tuduhan pelanggaran HAM, mengklaim

Also Read:

Jakim 2026: Bukti Jakarta Mampu Menjadi Destinasi Sport Tourism Global